Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Pengadilan Agama Gunungsitoli sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama  adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan; b. waris; c. wasiat;, d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h sadaqah dan ; i. ekonomi syariah.

Dalam melaksanakan tugas-tugas pokok di atas maka pengadilan  Agama Gunungsitoli mempunyai fungsi sebagsi berikut :

1. Fungsi mengadili (judicial power ) yaitu memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangannya (vide : Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo.  Pasal 49  Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Fungsi pembinanan yaitu melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia dengan memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran Pengadilan Agama Gunungsitoli terhadap tugas-tugas pokok dan tugas tambahan berupa organisasi kedinasan dan non kedinasan (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo.  KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
3. Fungsi Pengawasan yaitu melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku aparatur Pengadilan Agama Gunungsitoli (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
4. Fungsi Administrasi yaitu menyelenggerakan adminitrasi  perkara, persidangan, umum, keuangan, kepegawaian serta  sarana dan prasarana (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006 tanggal 24 agustus 2006 jo. KMA Nomor: 145/KMA/SK/VII/2007 tanggal 29 Agustus 2007)
5. Memberikan istbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah, dan memberi nasehat dan pertimbangan mengenai perbedaan arah kiblat dan penentuan awal sholat (vide: Pasal 52 A  dan penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Surat Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/095/X/2006 tentang Sidang Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal).